REFORMASI BIROKRASI KALURAHAN MEWUJUDKAN PEMERINTAH KALURAHAN MANDIRI

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, Pendamping Kalurahan memfasilitasi Rapat Koordinasi Kalurahan se-Kapanewon Bantul bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dengan tema "Reformasi Birokrasi Kalurahan dalam Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027". Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antara pemerintah kalurahan dan Bamuskal dalam mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi pada proses perencanaan pembangunan tahun 2027.

Rapat koordinasi dibuka oleh Panewu Bantul, Bapak Kusmardiono, S.Sos., M.Acc., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemerintah kalurahan dan Bamuskal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung tercapainya pembangunan kalurahan yang berkelanjutan.

Sebagai narasumber utama, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bantul, Bapak Dwi Endrianto, S.T., menyampaikan materi mengenai arah kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027. Materi yang disampaikan meliputi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat, penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan Bamuskal dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai strategi penyelarasan dokumen perencanaan kalurahan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional agar pembangunan yang direncanakan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Panewu Bantul, Lurah se-Kapanewon Bantul, Ketua Bamuskal se-Kapanewon Bantul, Pamong Kalurahan, serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Bantul. Kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan kalurahan yang semakin berkualitas.

Diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai pertanyaan, masukan, serta berbagi pengalaman dari peserta mengenai tantangan dan praktik baik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Forum ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi reformasi birokrasi di tingkat kalurahan serta pentingnya sinergi antara pemerintah kalurahan, Bamuskal, dan pendamping desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh pemerintah kalurahan dan Bamuskal di wilayah Kapanewon Bantul memiliki kesamaan persepsi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027. Dengan demikian, proses perencanaan yang disusun diharapkan mampu menghasilkan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, tepat sasaran, partisipatif, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

By Mas Yasin